Pin It

16 June 2016

Posted by Widodo Groho Triatmojo on 22:45

Ini Aturan Baru BPJS, Telat Bayar Iuran 1 Bulan Akun BPJS Dinonaktifkan

Sudah baca aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum? BPJS mengeluarkan aturan baru bagi para pesertanya. Bagi peserta yang telat membayar iurannya 1 bulan, maka akun BPJS langsung dinonaktifkan. Aturan baru ini saya dapatkan langsung dari BPJS ketika saya sedang mengurus BPJS tante saya di kantor BPJS Kebumen. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Juli mendatang.

Tidak hanya itu, peserta BPJS juga akan dikenakan denda bagi yang melakukan rawat inap sebelum 45 hari sejak kepesertaanya diaktifkan kembali. Denda tersebut berupa membayar biaya berobat sebesar 2,5 persen dikali biaya rawat inap dan dikalikan jumlah bulan yang ditunggak (maksimal 12 bulan). Mudahnya begini, setelah mereka membayar tunggakan atau kepesertaannya aktif, tapi berobat rawat inap sebelum 45 hari akan dikenakan sanksi. Namun, kalau setelah 45 hari tidak rawat inap maka sanksi tidak dikenakan.


Pemberlakukan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.

Sebelum adanya perubahan kedua itu, peserta dinonaktifkan sementara kalau sudah menunggak 3 bulan bagi peserta mandiri dan 6 bulan peserta badan usaha. Setelah perubahan tersebut baik mandiri maupun badan usaha, satu bulan menunggak langsung dinonaktifkan sementara.

Perhitungan Denda BPJS Kesehatan

sedangkan untuk perhitungan denda biaya rawat inap sebagai berikut. Misal seseorang peserta mandiri kelas I menunggak 5 bulan dan saat rawat inap dikenakan biaya sebesar Rp.55.871.700, maka peserta tersebut harus ikut membayarkan biaya perawatannya sebesar Rp.6.962.962.

Jadi, rumusnya 2,5 persen x Rp.55.871.700 x 5 (sesuai dengan tunggakan) hasilnya Rp.6.962.962. Khusus peserta PBI dibayar pemerintah dan kalau badan usaha dibayar pemberi kerja.

Menurut saya pribadi, ini tentu akan semakin membebani rakyat dengan kebijakan tersebut. Karena banyak peserta BPJS Kesehatan mandiri yang juga berasal dari ekonomi lemah. Seharusnya untuk mendorong agar peserta aktif membayar iuran BPJS Kesehatan tidaklah harus melalui jalan pemaksaan berupa sanksi. Akan tetapi, bisa didorong melalui kesadaran warga, yakni dengan edukasi tentang pentingnya membayar iuran tersebut.

Kadang-kadang ekonomi kita juga tidak stabil setiap bulannya. Jadi, bagaimana mau bayar iuran. Saya pribadi menyesalkan sikap BPJS Kesehatan yang lebih sering menuntut kepada peserta. Sementara kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, klinik dan puskesmas provider masih kurang diperhatikan. Selain itu, akses pembayaran iuran secara online di sejumlah tempat yang sudah ditentukan sering sulit, dengan alasan jaringan tidak bagus.

Seharusnya pelayanan juga diperhatikan dan diutamakan. Setelah semua beres, saya yakin warga pun akan tepat waktu membayarkan iurannya. Nah bagi rekan-rekan peserta BPJS harap hati-hati dengan aturan baru tersebut. Jangan sampai terjebak dengan semua aturan tersebut...
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Terima Kasih

Followers

Follow by Email